Komnas HAM Dorong Revisi UU Tipikor agar Korban Korupsi Bisa Pulihkan Hak

INKRAH.ID — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar masyarakat yang terdampak korupsi mendapat pengakuan hukum dan pemulihan hak. Selama ini, penanganan perkara korupsi dinilai lebih menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan dan layanan publik yang layak.

“Korupsi telah merampas hak publik atas pembangunan, serta masyarakat yang terdampak tindak pidana korupsi (tipikor) belum diakomodasi dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Uli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Komnas HAM menyampaikan rekomendasi tersebut dalam dialog bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri di Jakarta pada 20 Oktober 2026.

Melalui kajian bertajuk “Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM”, Komnas HAM mengusulkan agar revisi UU Tipikor selaras dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Lembaga tersebut juga ingin pemenuhan hak korban menjadi bagian dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pemulihan aset hasil korupsi.

“Komnas HAM melalui kajian ‘Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM’ mendorong perspektif HAM dalam pemberantasan tipikor dengan menitikberatkan pemenuhan hak korban korupsi, tidak semata pemulihan kerugian keuangan negara,” ujar Uli.

KPK hingga LPSK Didorong Perkuat Pemulihan Korban

Komnas HAM memberikan rekomendasi khusus kepada sejumlah lembaga. Kepada KPK, Komnas HAM mendorong pemberian kewenangan untuk menetapkan korban tindak pidana korupsi sekaligus memfasilitasi pemenuhan dan pemulihan hak mereka sejak penyidikan hingga penuntutan.

Untuk Kortastipidkor Polri, Komnas HAM mengusulkan penerbitan Peraturan Kepolisian sebagai pedoman pemulihan aset yang berorientasi pada hak korban. Masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan, juga perlu mendapat kemudahan untuk mengajukan tuntutan.

Sementara itu, LPSK diharapkan mengakomodasi korban korupsi dalam aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Komnas HAM juga mendorong lembaga tersebut memfasilitasi kompensasi dan restitusi melalui Dana Abadi Korban.

Dalam dialog tersebut, KPK menyampaikan bahwa rekomendasi perubahan UU Tipikor telah menjadi masukan bagi penyusunan naskah akademik oleh Kementerian Hukum. LPSK menyatakan masih memerlukan aturan teknis untuk menghitung restitusi, sedangkan Kortastipidkor Polri menghadapi tantangan terkait kejelasan kewenangan dalam perlindungan dan pemulihan korban.

Komnas HAM akan melanjutkan koordinasi dengan KPK, LPSK, dan Polri untuk mendorong tindak lanjut rekomendasi tersebut. Tujuannya, agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku dan pengembalian uang negara, tetapi juga memulihkan hak masyarakat yang ikut menanggung dampaknya.

(Sumber: Komnas HAM)